Dokumen Wikileaks yang bocor itu benar dan sah

Bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui kebenaran berita yang dilansir dua koran Australia, The Age dan Sidney Morning Herald, hari ini. Dua koran itu menyebut Kalla menyebar uang saat terpilih sebagai Ketua Partai Golongan Karya pada Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali pada 2004. Berita itu bersumber dari dokumen WikiLeaks yang mengutip laporan kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta ke Washington.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui kebenaran isi kawat diplomatikWikileaks yang bocor

“Ya, sekitar Rp 2 sampai Rp 3 miliar lah,” kata Jusuf Kalla, kepada Tempo, Jumat, 11 Maret 2011. Menurut Kalla, uang itu digunakan untuk membayar tiket pesawat pengurus Golkar dari pusat dan daerah. Ia memperkirakan ada tiga ribu orang yang dibayari tiketnya. Kalla juga mengaku membayar hotel tempat berlangsungnya Musyawarah Nasional Golkar itu.

Ia mengatakan sudah menjadi kebiasaan calon ketua yang terpilih Partai Golkar untuk membayari tiket pesawat dan hotel. “Hampir semua partai juga begitu,” ujarnya. “Itu bukan rahasia lagi.” Kalla mengaku uang itu berasal dari kantongnya sendiri. “Jadi bukan korupsi,” tuturnya. Nama Jusuf Kalla ikut disebut Wikileaks yang dikutip koran Australia The Age berjudul “Yudhoyono Abused Power’. Disitu, Kalla disebut ikut memberikan suap untuk mendapat kursi pimpinan Golkar.

The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 menyebutkan, Kedubes AS melaporkan Jusuf Kalla membayar suap besar untuk memenangkan kepemimpinan Golkar, salah satu partai terbesar di Indonesia. itu dilakukan saat Munas Partai Golkar, Desember 2004. Disebutkan disitu, Kalla mengeluarkan uang jutaan dollar untuk mendapatkan akses mengontrol Partai Golkar.

“Sumber yang dekat dengan kandidat utama, tim Kalla menawarkan dewan daerah Rp 200 juta (lebih dari US$ 22.000) kepada pemilihnya,” begitu The Age. Diplomat Amerika, seperti dikutip WikiLeaks dan dilansir The Age, menyebut 243 suara diperlukan untuk mendapatkan suara mayoritas sehingga calon ketua umum Golkar harus merogoh US $ 6 juta. Bahkan juga disebut, Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR waktu itu, ikut mengalokasikan Rp 50 miliar lebih di even itu